Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Papua
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Y. Derek Hegemur, SH., MH, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Papua di Jayapura. Acara ini dihadiri oleh Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI, Sekretaris Eksekutif TNP2K dari Sekretariat Wakil Presiden RI, serta berbagai pejabat pemerintah daerah Papua. Dalam sambutannya, Pj Sekda Papua Y. Derek Hegemur menekankan pentingnya komitmen bersama untuk mencapai target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0-1% pada tahun 2024. Pj Sekda Papua menjelaskan bahwa kemiskinan ekstrem di Papua dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya tingkat pendidikan dan dominasi sektor informal dalam sumber penghidupan keluarga miskin.
Melalui Rakor ini, Gubernur berharap dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam menyusun strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, salah satunya melalui Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Papua 2023-2026. Diharapkan juga, Rakor ini menghasilkan dokumen penting terkait anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan ekstrem di tahun 2024-2025. Pj Sekda Papua menegaskan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem adalah tanggung jawab bersama dan membutuhkan sinergi dari semua pihak. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan masyarakat Papua dapat segera merasakan kesejahteraan yang lebih baik. Rapat Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya strategis Papua untuk mencapai visi Indonesia tanpa kemiskinan ekstrem di tahun mendatang.
Pemerintah telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 - 1 % di Tahun 2024 ini. "Ini Tantangan yang Luar Biasa, Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri, kita harus benar-benar berkomit, kerja berkolaborasi, kerja keroyokan supaya benar-benar kita bisa mencapai harap atau target-target nasional 1 %" Ucap Pj Sekda Papua Derek Hegemur dalam sambutannya mewakili Pj. Gubernur Papua pada Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Jayapura, 11 Juli 2024. Angka Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Papua yang masih 28 Kabupaten dan 1 Kota berdasarkan Data Susenas BPS per Maret 2023 berada pada 7,67 atau turun 3,25 poin dari posisi 10,92 di Tahun 2022. Oleh sebab itu, perlu ada upaya yang lebih serius dari Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Program kegiatan yang tepat program, tepat indikator, tepat lokasi, tepat sasaran intervensi.
Sementara itu Parulian Pardede dalam laporannya menyampaikan tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan wawasan, kapasitas, komitmen dan sinergi Pemerintah Provinsi Papua bersama stakeholder terkait implementasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid dengan peserta dari SKPD di lingkup Pemprov Papua, BPS Perwakilan Papua, BUMN melalui luring dan Bappeda dari 8 Kabupaten dan 1 kota Se Papua melalui daring, yang menjadi Narasumber dalam kegiatan dari Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD) Ditjen Bina Bangda Kemendagri dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden. ***
