Papua Gelar Peningkatan Kapasitas Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintah Provinsi Papua, bekerja sama dengan Kemitraan melalui Program Berkilau, menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pembangunan Berkelanjutan ASN dan masyarakat sipil dalam Implementasi Pembangunan Rendah Karbon, dengan peserta dari SKPD dalam lingkungan Provinsi Papua yang terkait, beberapa perwakilan dari kelompok masyarakat sipil, dan perwakilan akademisi.
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan Lokakarya Penandaan Anggaran Iklim (Workshop Climate Budget Tagging (CBT)) yang diselenggarakan pada tanggal 17 November 2023 yang lalu. Pada hari pertama, tanggal 21 Mei 2024, diselenggarakan Diseminasi Hasil analisis penandaaan anggaran iklim pada beberapa SKPD yang terkait, yang dilakukan secara talkshow dengan narasumber dari Bappenas (Direktur Lingkungan Hidup), Bapperida (Plh. Kasubbid SDA dan Pengairan), KEMITRAAN (Direktur Lingkungan dan Tata Kelola Berkelanjutan) dan Perwakilan CSO Papua, serta diskusi mengenai pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Rendah Karbon di daerah, dan bagaimana alternatif pendanaan lingkungan dan perubahan iklim.
Pada hari kedua, tanggal 22 Mei 2024, diselenggarakan Pelatihan AKSARA (yaitu platform pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan rendah karbon di Daerah) yang diikuti oleh SKPD terkait.
Melalui workshop ini, diharapkan dengan meningkatnya pemahaman dan pengetahaun mengenai pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, peserta baik pemerintah daerah maupun akademisi dan masyarakat sipil dapat secara teknis, terukur dan berkelanjutan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing ataupun peran masing-masing lembaga sebagaimana visinya masing-masing, mengimplementasikan aksi mitigasi dan adaptasi sebagai upaya penanganan isu perubahan iklim. Hal ini juga untuk menyiapkan daerah dalam upaya mencapai ketahanan air, pangan dan energi. Ide-ide alternatif pembiayaan diharapkan dapat dikembangkan, baik melalui alternatif sumber-sumber pendanaan yang sudah ada maupun juga dapat berasal dari aksi mitigasi dan adaptasi itu sendiri, yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat, lembaga pendidikan dan sektor swasta.
